Subsidi Input vs Subsidi Output

Pemberian subsidi ke petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan yang massal. Pemberian subsidi tidak saja didasarkan oleh pertimbangan ekonomi, tetapi juga karena desakan dan dorongan politik dan sosial.

Beberapa kebijakan kurang tepat. Misalnya, berbagai penelitian sudah mengingatkan bahwa penggunaan pupuk pada usahatani sawah telah berlebihan, sehingga pemberian subsidi harga pupuk akan memperparah keadaan. Namun, pemberian subsidi pupuk yang terus meningkat mendapatkan dukungan politik dari parlemen maupun masyarakat luas karena dipandang bijaksana menolong petani yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan.
Ada dua argumentasi yang selalu dijadikan alasan pemberian subsidi kepada petani, yaitu:
Pertama, sebagai suatu kewajiban pemerintah membantu petani yang sebagian besar miskin dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengembangkan produksi pertanian sementara bangsa ini begitu bergantung padanya. Kedua, sebagai upaya melindungi petani miskin dari ancaman ketidakadilan eksternal.

Semenjak program Bimas Nasional (tahun 1969), pemerintah menyediakan kredit dengan bunga rendah dan sarana produksi utama (bibit unggul, pupuk, dan pestisida) dengan harga yang disubsidi. Kebijakan subsidi harga input ini dipadukan dengan kebijakan stabilisasi harga output melalui penetapan harga dasar gabah dan pengamanannya oleh Bulog. Setiap tahun sebelum masa tanam musim hujan, pemerintah menetapkan harga pupuk kimia, pestisida, bibit unggul dan harga dasar gabah sebagai sistem insentif untuk mendorong adopsi teknologi dan peningkatan produksi padi.

Penurunan pemberian insentif dimulai pada akhir tahun 1980-an, yang diawali dengan penghapusan subsidi pestisida 1989 dan pengurangan subsidi pupuk K, dan air irigasi (Simatupang dan Rusastra, 2004). Kebijakan insentif bagi petani padi yang masih dipertahankan adalah kebijakan harga dasar gabah. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif, karena gabah yang ditampung Bulog hanya berkisar 5-7 persen dari total produksi. Akhir-akhir ini malah menjadi disinsentif, karena harga pasaran gabah dan beras sudah lebih tinggi dari HPP.

Subsidi pupuk kadang tidak bermakna, karena proporsi biaya usahatani dari komponen pupuk kecil saja. Pernah juga timbul debat antara subsidi untuk pupuk versus subsidi gas untuk pabrik pupuk. Karena banyak kepentingan bermain di area ini, maka pernah juga disarankan agar "kembalikan subsidi pupuk kepada petani". Satu hal yang belum pernah dicoba secara serius adalah subsidi harga output, walaupun banyak pihak yang menyarankannya.

Perbandingan karakter dan implikasi subsidi input dengan subsidi output

Subsidi input	Subsidi output
Bentuknya adalah subsidi benih, subisidi pupuk, bantuan traktor untuk olah tanah, dll.	Pemerintah membayar sekian rupiah dari tiap kilo produksi petani
Penyaluran dana subsidi ke produsen benih (BUMN), yakni pabrik pupuk, produsen benih, dan pabrik pestisida.	Penyaluran langsung ke petani, melalui kelompok tani atau Gapoktan.
Masalah yang bisa terjadi misalnya jika benih dan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani.	Jika subsidi output yang dipilih, maka benih dan pupuk serta sarana produksi lain dicari sendiri petani, dan bisa lebih tepat.
Pemerintah dan penyuluh mendistribusikan benih dan pupuk yang telah disediakan dengan anggaran pemerintah	Penyuluh memberi informasi dimana bisa membeli input, harga dan kualitas
Pilihan input terbatas	Petani bebas memilih input usahatani sesuai dengan yang dibutuhkannya

(*****)