Senin, 05 Januari 2015

Mitos vs Fakta tentang WTO


Menurut orang-orang WTO, WTO sering disalahpahami. Mereka merangkumnya dalam artikel  “10 Common Misunderstandings About The WTO” (www.wto.org). Pemaparan berikut semata-mata memang sisi pandang orang-orangnya WTO tersebut, sehingga mungkin terkesan sangat-sangat membela WTO. Entah benar entah tidak.

Mitos dan fakta tentang WTO

Mitos (M) dan Fakta (F)

(1). M: WTO mengendalikan kebijakan negara anggota.
F: WTO tidak mendikte kebijakan negara-negara anggota. Malah sebaliknya, karena WTO adalah sebuah a member-driven organization. Aturan dalam WTO lahir dari negosiasi di antara anggota, dan selalu bisa direvisi lagi, dan tiap keputusan diambil secara konsensus antar anggota. Keputusan yang diambil bersifat negotiated, accountable and democratic. WTO hanya mengintervensi jika ada perselisihan yang lalu diselesaikan oleh the Dispute Settlement Body yang anggotanya juga semua negara. Faktanya: “it’s the governments who dictate to the WTO”.

(2). M: WTO bermakna sebagai perdagangan bebas secara mutlak.
F: Tidak demikian. Soal apakah negara-negara dapat menawar negara lain, sangat bergantung kepada apa yang diperdebatkan. Memang satu prinsip dalam sistem WTO adalah menekan hambatan perdagangan antar negara. Negara harus memperoleh keuntungan dari kondisi ini. Seberapa rendah hambatannya terserah negara bersangkutan asal yang lain bisa terima. One country’s commitments become another country’s rights, and vice versa. WTO semata-mata menyediakan forum untuk bernegosiasi, namun sejauh apa liberalnya silahkan disepakati. Kira-kira demikian menurut orang WTO. Intinya, WTO ingin menghasilkan kondisi perdagangan yang nondiskriminasi, stable, predictable and transparant.

(3). M: Semangat komersial (commercial interest) telah mengalahkan prioritas pembangunan.
F: WTO tidak hanya memperhatikan commercial interests, dan juga tidak mengalahkan prioritas pembangunan. WTO sangat memperhatikan pembangunan, karenaSustainable development is a principal objective”. Perdagangan bebas adalah cara yang paling efektif mencapai pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan. Dan, “commerce and development are good for each other”. Bahkan, apakah sebuah negara telah dirugikan menjadi topik bahasan di forum WTO. Negara berkembang diberi waktu yang cukup untuk menentukan sendiri kapan mau menerapkan WTO agreements. Subsidi pun masih memungkinkan.

(4). M: Semangat komersial juga mengalahkan prioritas lingkungan.
F: Tidak benar. WTO sangat peduli lingkungan. Dalam bagian pembukaan The Marrakesh Agreement Establishing WTO terbaca tentang pemanfaatan optimal sumberdaya, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Ini dikuatkan lagi dalam aturan WTO, misalnya dalam Article 20 dari the General Agreement on Tariffs and Trade. Subsidi pun boleh dilakukan jika untuk perlindungan lingkungan. Dan, WTO pun menerapkan prinsip-prinsip lingkungan dalam hal product standards, food safety, intellectual property protection, dan lain-lain. Bahkan negara anggota diminta untuk adil. Jangan keras sama orang tapi lunak ke diri sendiri. Produk orang diketatkan, namun produk sendiri longgar dalam syarat lingkungannya. Dan ingat: selama ini belum ada konflik antara WTO’s agreements dengan the international environmental agreements.

(5). M: Semangat komersial juga mengalahkan prioritas kesehatan dan keamanan
F: Salah. WTO tidak pernah memaksa pemerintah tentang ini. Soal keamanan (safety) sangat diperhatikan di WTO. Pada klausul GATT Art. 20, secara khusus mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Bahkan sudah disusun pedoman jika saja ada perbedaan standar dalam perdagangan antar negara anggota berkenaan dengan aspek kesehatan ini, dimana bukti dan standar ilmiah menjadi basisnya. Berbagai perjanjian internasional diacu oleh WTO, misalnya Codex Alimentarius yang ada di bawah FAO dan WHO. Negara anggota bebas untuk menyusun sendiri standar kemananan dan kesehatannya dengan prinsip not arbitrary dan not discriminate

(6). M: WTO menghancurkan lapangan pekerjaan, dan kemiskinan pun makin buruk.
F: WTO tidak menghilangkan kesempatan kerja, juga tidak memperlebar gap antara yang kaya dan yang miskin.
Ini memang ga mudah menjelaskannya. Sebenarnya perdagangan dapat menciptakan pekerjaan baru dan menekan kemiskinan. Memproteksi negara dari perdagangan belum tentu juga berdampak baik. Hubungan antara perdagangan dan kesempatan kerja memang kompleks. Dengan pembatasan perdagangan yang rendah, produsen dan pekerjanya menghadapi tantangan baru. Pekerja ekspor sering mendapat gaji yang besar. Kuncinya adalah bagaimana satu negara pandai-pandai membuat kebijakannya sendiri yang efektif, sehingga bisa mengoptimalkan manfaat dari peluang perdagangan. Apa yang disebut dengan “liberalisasi” di WTO bukan sesuatu yang sudah jadi dan tak bisa diganggu gugat lagi.  “…..liberalization under the WTO is the result of negotiations”. Riset Bank Dunia membuktikan: “….has shown that trade liberalization since World War II has contributed to lifting billions of people out of poverty”. Dan, adalah fitnah jika mengatakan: “…that liberalization has increased inequality”.

(7). M: Negara kecil tak berdaya di WTO
F: Negara kecil tidaklah tak berdaya di WTO. Justeru, “Small countries would be weaker without the WTO”. WTO akan meningkatkan daya tawar negara kecil. Negara-negara berkembang terbukti sangat aktif dalam negosisasi dan menyampaikan berbagai proposal dan berperan penting dalam pertemuan Doha Qatar tahun 2001. Pada putaran Uruguay (1986–1994), negara berkembang berhasil memaksa negara maju untuk merubah kesepakatan tentang komoditas tekstil dan pertanian. Kedua komoditas ini penting bagi negara berkembang. Dengan mantap, WTO berujar: “Without the WTO, these smaller countries would have been powerless to act against their more powerful trading partners”. Indonesia yang sering dibilang hanya jadi korban, pernah menang saat rokok kretek ditolak masuk Amerika.

(8). M: WTO adalah alat lobi yang sangat powerful
F: WTO bukanlah alat untuk para pelobby. Pemerintah satu negara justeru bisa mengandalkan WTO untuk melawan loby-loby perusahaan transnasional misalnya. Banyak yang keliru tentang sifat keanggotaan WTO. Intinya, WTO adalah organization of governments, bukan organisasinya para private sector, NGO, atau kelompok pelobi lain. Jika pun mereka terlibat, hanya sebatas event-event khusus misalnya seminar dan simposium.

(9) M: Negara lemah dipaksa ikut WTO
F: Negara lemah tetap memiliki pilihan, mereka ga dipaksa masuk WTO. Tetap lebih untung masuk WTO, karena prinsip kerja WTO yang non-diskriminasi dan transparan. Posisi negara lemah di WTO bisa lebih terlindungi dibandingkan bila hanya mengandalkan kerjasama bilateral. Daya tawar negara kecil bisa lebih kuat karena bisa bergabung dengan negara-negara lain yang senasib.

(10). M: WTO tidak demokratis
F: Itu fitnah. WTO demokratis. Tiap keputusan di WTO diperoleh melalui konsensus, bukan dengan pendekatan mayoritas. Keputusan baru diambil saat semua negara anggota setuju, yang lalu diratifikasi di parlemen. Memang tidak semua negara sama kekuatannya. Namun, dengan prinsip konsensus, maka tiap negara memiliki kesempatan dan pilihan.
Sumber: www.wto.org

Ya, demikianlah penjelasan resminya pihak WTO. Namun, meski memang semua aturan nya disusun seolah-olah netral, namun secara sosiologis pun kita tahu bahwa kuat dan lemah sebuah negara tidaklah sungguh-sungguh sesuatu yang netral. Negara lemah tidak pernah sejajar dengan negara yang kuat. Apalagi perdagangan bukanlah sesuatu yang steril dari urusan lain. Sebuah negara yang militernya bergantung kepada bantuan satu negara misalnya, sangat tahu diri bagaimana dan sejauh apa yang ia bisa peroleh dalam tawar menawar perdagangan. Saling kait mengkait.

Mungkin banyak pengkritik yang memang salah alamat. Bahwa misalnya banyak pengusaha pertanian merusak lingkungan, itu lebih karena praktek si pengusaha itu sendiri. WTO hanya mengatur perdagangannya, tidak seluruh praktek pertanian diawasinya.

Neoliberal dicurigai di belakang semua ini. Ia ada di berbagai organisasi dunia dan berbagai “kesepakatan kerjasama” ekonomi dunia. Kelahiran WTO dicurigai mempunyai latar belakang dominasi Amerika. WTO diawali sejak tahun 1948 dengan pendirian GATT dengan tujuan menjadi salah satu badan khusus PBB yakni  International Trade Organization (ITO) dan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia). Dalam WTO dibahas proposal untuk Agreement On Agriculture (AoA), TRIPs,  akses pasar non-pertanian (NAMA) dan GATS. Dalam pertemuan KTM IX WTO  dibahas tiga agenda utama yang disebut sebagai Paket Bali (Bali Packages), yakni  Least Development Countries (LDCs) Packages, Trade Facilitation dan pertanian, yang berada di meja Putaran Doha WTO.

Alasan lain adalah bahwa sejak WTO berdiri dan beroperasi krisis global tetap berlangsung. Entah berhubungan langsung atau tidak, akses pangan masih sulit, harga pangan tidak stabil, ketergantungan impor negara miskin naik, dan land grabbing meluas. Bank Dunia pernah membuat simulasi  keuntungan dari “kemungkinan” kesepakatan Putaran Doha. Hasilnya, keuntungan global yang diproyeksikan untuk tahun 2015 adalah US$ 96 milyar dengan US$ 16 milyar akan didapat oleh negara berkembang. Kerugian total tarif bagi negara-negara berkembang misalnya dalam negosiasi NAMA bisa hingga US$ 63 miliar atau hampir empat kali lipat keuntungan diproyeksikan. Setengah dari semua manfaat ke negara-negara berkembang akan mengalir hanya pada delapan negara (Argentina, Brasil, Cina, India, Meksiko, Thailand, Turki, dan Vietnam).  Timur Tengah dan Afrika akan menjadi pecundang terbesar dari kesepakatan ini, termasuk Indonesia.

Ya, memang tidak bisa semua produk dan jasa jadi barang dagangan. Itulah kenapa banyak yang pesimis dengan

Putaran Doha yang tidak akan memecahkan masalah pertanian, pedesaan dan kelaparan dunia. Karena inilah lalu timbul konsep “Kedaulatan Pangan”. Dalam banyak hal, ini melawan konsep “ketahanan pangan” yang diusung di WTO. *********

Sabtu, 25 Oktober 2014

Peternakan vs Perikanan

Kita sangat jarang mempertentangkan apakah kita harus memilih mengembangan industri peternakan atau mengembangkan perikanan? Juga kita jarang bertanya, mengapa sampai sekarang kita tidak pernah bisa swasembada sapi, tapi ikan kita dicuri orang tiap malam? Kita ga pernah merasa telah bersalah telah salah memilih komoditas. Akar kesalahan sesungguhnya ini terjadi dulu di awal tahun 1970-an saat kita mulai merancang arah kita.

Penyebab teknisnya saat ini adalah kebetulan  keduanya (ternak dan ikan) ini berada di departemen yang berbeda, sehingga hampir-hampir tidak pernah duduk di satu meja. Kenapa kita tidak bertanya: dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan protein penduduk? Mengapa harus petenakan, mengapa pula harus “daing sapi”? Protein bisa bersumber dari  protein hewani, bisa protein nabati. Dari kelompok hewan ada ayam kampung, puyuh, bebek, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, dan sapi; tapi jarang terfikir ada ikan. Ada ikan laut, ikan darat, ikan tambak air payau, ikan karamba, lele, ikan nila, mujair, dan lain-lain.

Ya, kekeliruan ini bisa ditelusuri semenjak para bule ramai “membantu” kita. Sebagai anak manis kita pun oke-oke saja memilih pasokan protein masyarakat akan kita penuhi dari peternakan, utamanya sapi dan ayam negeri. Ini mudah dipahami jika pernah baca buku “Confessions of an Economic Hit Man yang ditulis oleh John Perkins (terbit tahun 2004). Buku ini berisi pengakuan Perkins sebagai "perusak ekonomi" (economic hitman). Tugasnya adalah meyakinkan pemimpin politik dan finansial negara berkembang untuk setuju berutang besar. Setelah tidak bisa membayar, negara tersebut dipaksa tunduk terhadap tekanan politik mereka. Ini tentu bukan barang baru. Semenjak tahun 1970-an para ahli telah merumuskan Teori Ketergantungan (Dependency Theory). Setiap negara yang menjadi pasien “pembangunan”, tidak pernah benar-benar dibantu. Negara maju hanya memerangkap negara-negara berkembang agar tetap tergantung kepada mereka. Menurut Dos Santos ada 3 bentuk ketergantungan yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial-industrial, dan ketergantungan teknologis-tndustrial.

Kita telah diarahkan untuk menyingkirkan perikanan. Dulu, sangat sulit peneliti bisa sekolah perikanan ke luar negeri. Fakultas perikanan juga berkembang agak belakangan di tanah air. Tidak banyak kampus yang bisa mengajarkan perikanan di luar negeri. Perikanan baru menjadi penting sebutlah setelah dibentuknya Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP) tahun 2000 sesuai Kepres No 165 Tahun 2000 era Presiden Gus Dur.

Buktinya adalah begitu banyak fakultas peternakan dibangun pada era 1980-an, begitu mudah sekolah ke luar negeri untuk menjadi ahli peternakan, dan balai-balai penelitian ternak juga dibangun cepat. Lembaga Penelitian Peternakan telah lama ada di Bogor. Awal didirikannya bernama Balai Penelitian Umum tahun 1950, lalu menjadi Balai Penyidikan Peternakan tahun 1952, Pusat Balai Penyelidikan Peternakan  tahun 1956, Lembaga Penelitian Peternakan (1961), Lembaga Peternakan (1966), Lembaga Penelitian Peternakan (1967), dan lalu Balai Penelitian Ternak (Balitnak) Ciawi dibentuk pada tahun 1981.

Pemikiran ini tidak lah terjadi begitu saja, namun ada sutradara di belakangnya. Negara-negara maju dalam kerangka politik  developmentalis menginginkan demikian. Mereka tidak ingin negara berkembang mandiri. Jika Indonesia menggantungkan pada perikanan, Indonesia akan mandiri. Mereka ga happy!

Perbandingan jika kita mengembangan peternakan atau perikanan

Peternakan
Perikanan

Komoditas utama adalah ruminansia besar (sapi), ruminansia kecil (kambing dan domba), unggas (ayam broiler), dan telur.

Perikanan tangkap di laut dan budidaya (kolam, tambak, dan karamba)
Ketergantungan kepada luar tinggi, dan terbukti sampai sekarang kita belum mandiri.
Ketegrantungan pada impor rendah, bahkan tidak ada. Jika ini yang dipilih, kita sudah mandiri dengan sumber protein hewani sejak dulu.
Komponen impor berupa bibit ternak, pakan, dan obat-obatan, daging sapi, dan sapi hidup.
Impor untuk kapal, mesin, jaring, dan dan alat perlengkapannya.
Pelaku yang potensial adalah perusahaan-perusahaan besar pemegang hak parent stock ayam, importir besar, industri pakan, dan konco-konconya
Usaha kecil milik rakyat, yaitu nelayan, tukang keramba, petani ikan, dan lain-lain. Masyarakat mampu membuat sendiri kapal payang, purse seine, pancing, dan jaring.  


Bukti kekeliruan ini dapat kita saksikan saat ini. Kita tetap saja tidak bisa swasembada daging. Kita masih bergantung pada impor, yakni impor daging dan sapi hidup. Juga impor bibit ayam, impor pakan, dan impor obat-obatan. Sebaliknya, ikan-ikan kita diekploitasi di bawah potensinya, dan bahkan dicuri oleh nelayan asing.

Target swasembada daging sapi telah mundur berkali-kali. Pernah ditetapkan Tahun 2010, lalu tahun 2012, lalu mundur lagi ke 2014. Untuk peternakan ini, kita sering menipu masyarakat dengan membelokkan istilah. Kita gunakan “swasembada daging”, sehingga bisa mengimpor sapi hidup dari Australia. Dagingnya memang diproduksi disini tapi sapi nya jelas bukan sapi sini.

Bibit, obat dan pakan ternak kita masih impor. Tahun 2013, meskipun disebutkan bahwa kebutuhan daging ayam dan telur di tanah air sudah swasembada, tetapi kebutuhan bibit unggas, obat hewan serta pakan ternaknya sebagian besar masih diimpor. Informasi dari Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia,  impor grand parent stock (GPS) atau ayam bibit pada Januari-November 2011 mencapai 434.000 ekor. Sudah 60 tahun, industri pembibitan di tanah air belum juga berkembang. Kebutuhan bibit ayam 31 juta ekor per pekan atau sekitar 1,6 miliar ekor setahun (tahun 2013). Industri pembibitan ayam ras masih terbatas. Hanya ada 11 perusahaan grand parent stock dan 34 perusahaan yang bergerak dibidang parent stock. Semua perusahaan ini masih mengusahakan sumber induk dari impor. Ayam induk impor itu nantinya menghasilkan telur yang harus ditetaskan menjadi anak ayam. Penetasan DOC memerlukan alat yang masih diimpor dari AS, Eropa, dan China.

Ketergantungan impor bibit grant parent stock (GPS) masih 100 persen. Untuk pakan, impor jagung pada tahun 2012 misalnya sebesar 1,9 juta ton, dari kebutuhan sebanyak 9,9 juta ton. Pakan ternak ini digunakan untuk pakan ayam pembibitan (45%), pakan ayam petelur (44%), dan pakan ayam broiler (9%). Untuk impor sapi, fee impornya sangat menarik dan telah menjadi bancakan pejabat dan broker partai politik. Untuk pakan ternak, tahun 2011 konsumsi pakan ternak nasional 10,3 juta ton, yang komponennya adalah jagung sebesar 5,3 juta ton, bungkil kedelai 1,85 juta ton, dedak 1,5 juta ton, pollard 1,03 juta ton, tepung ikan 515 ribu ton. Kebutuhan jagung masih mengandalkan impor. Mengapa impor? Karena suplai impor datang dari traders yang nota bene adalah jaringan perusahan peternakan itu sendiri.

Sebaliknya untuk perikanan, selama ini pencurian ikan oleh nelayan-nelayan Thailand sangat sering terjadi juga nelayan Filipina, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Taiwan, dan juga China. Sepanjang 2007-2012, kapal pengawas KKP telah menangkap 1.029 kapal pencuri ikan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), pada 2008 lalu pencurian ikan telah merugikan Indonesia Rp 30 triliun per tahun. Jumlah ini sangat cukup untuk membeli daging sapi Autralia yang bikin ribut tersebut. 

Hasil produksi perikanan Indonesia saat ini baru menempati urutan keempat di dunia dengan 9,5 juta ton per tahun, terdiri dari 5,5 juta ton hasil perikanan tangkap dan 4 juta ton produk budidaya perikanan. Potensi lestari perikanan laut Indonesia sekitar 6,5 juta ton/tahun, artinya baru dimanfaatkan sebesar 77 persen. Untuk budidaya laut, nelayan Indonesia baru menggunakan 10 persen dari potensi yang ada.  Dalam buku Kementan (2013) disebutkan bahwa potensi untuk usaha budidaya perikanan di Indonesia sekitar 15,59 juta hektar yang terdiri dari budidaya air tawar seluas 2,23 juta hektar, payau 1,22 juta hektar dan budidaya laut 12,14 juta hektar. Dari seluruh potensi tersebut tingkat pemanfaatannya baru sekitar 10 persen untuk budidaya air tawar, 40 persen budidaya air payau, dan yang paling parah pada budidaya air laut yang baru 0,01 persen.

Sudahlah kondisinya demikian, kebijakan pemerintah sering pula tidak berpihak. Dalam tulisan “Eksploitasi Ikan Dinilai Dilegalkan” (Kompas, 20 Februari 2013.), Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan keistimewaan bagi kapal pukat cincin berbobot mati 1.000 gros ton (GT) untuk menangkap ikan di perairan lebih dari 100 mil, melakukan alih muatan ikan di tengah laut, dan mengangkutnya ke luar negeri. Sebaliknya, seluruh kapal ikan berbobot di bawah 1.000 GT diwajibkan untuk mendaratkan ikan di pelabuhan Indonesia. Masalahnya, Indonesia selama ini belum pernah memiliki kapal penangkap ikan berbobot lebih dari 1.000 GT. Sebanyak 96 persen dari 350.000 unit kapal tangkap ikan saat ini berbobot mati di bawah 30 GT. Maka, kebijakan pemerintah mendatangkan kapal-kapal pukat cincin di atas 1.000 GT akan melemahkan daya saing nelayan Tanah Air. Perlakuan khusus bagi kapal di atas 1.000 GT untuk mengambil ikan dan mendaratkan ke luar negeri telah membuka pintu bagi pencurian ikan di laut Indonesia.


Ketentuan ini tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  Artinya, kapal-kapal besar ini punya keistimewaan beroperasi tunggal di area lebih dari 100 mil, melakukan alih muatan ikan di tengah laut untuk diangkut langsung ke luar negeri. Jika kapal besar itu adalah milik investor asing, maka tamatlah kita. 

******