Kamis, 26 Januari 2017

Green Economy vs Sustaibale Development

Ada kekhawatiran berbagai pihak tentang dampak penerapan ekonomi hijau kepada banyak hal yaitu ketahanan pangan, biofuels, serta komodifikasi sumber daya alam. Juga  kepada keberlanjutan pembangunan itu sendiri dan bagaimana perubahan relasi  antara Utara-Selatan dan berbagai kelompok komunitas yang kurang beruntung. Apakah ekonomi hijau mampu memperbaiki ketidakadilan dan mampu menjawab persoalan pembangunan berkelanjutan? Bagaimana perannya pada struktur sosial, kelembagaan, dan relasi kekuasaan; serta pengurangan kemiskinan?

Hal ini sebetulnya sudah difikirkan sehingga melahirkan sub konsep green jobs, green consumerism, berbagai pelatihan, jaring pengaman sosial, dan dialog sosial. Pengentasan kemiskinan juga sudah diterima sebagai satu tujuan ekonomi hijau. Karena itu, PBB telah menyelenggarakan diskusi berkenaan dengan dampak ekonomi dan lingkungan dari pendekatan “ekonomi hijau” ini. Hal ini dibicarakan dalam Conference on Sustainable Development (Rio+20) tahun 2012, dimana salah satu topik yang diangkat adalah “From Green Economy to Green Society”. Salah satu tema pokok dalam konferensi ini adalah “Green Economy for Sustainable Development and Poverty Eradication (UN, 2011).

Ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Badan PBB untuk lingkungan hidup (United Nations Environment Programme) dalam dokumen “Towards Green Economy menyebutkan bahwa ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta dapat menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Cirinya adalah rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.

Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan. Tahun 2012 UNEP telah menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 menjadi: Green Economy: Does It Include You?

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. meningkatkan emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan, musnahnya berbagai spesies dan kenaekaragaman hayati, dan ketimpangan pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin. Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar, menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku. Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau menjadi alat pembimbing yang kohesif.

Prinsip-prinsip Ekonomi Hijau adalah: pemerataan distribusi kesejahteraan, ekuitas dan keadilan ekonomi,  ekuitas antargenerasi, pendekatan pencegahan, hak untuk berkembang, internalisasi eksternalitas, kerjasama internasional, kewajiban internasional, informasi, partisipasi dan akuntabilitas, konsumsi dan produksi berkelanjutan, strategis, terkoordinasi dan terintegrasi untuk memberikan perencanaan pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, menjaga keanekaragaman hayati dan mencegah polusi. Keadilan ekonomi menerapakan prinsip persamaan tetapi tanggung jawab berbeda. Dalam ekonomi hijau didefinisikan kembali apa itu kesejahteraan. Dalam konteks internaliasi-ekternalitas adalah membangun nilai sosial dan lingkungan yang sebenarnya harus menjadi tujuan utama kebijakan. Untuk tujuan ini, harga pasar harus mencerminkan biaya sosial dan lingkungan secara nyata, sehingga si pembuat polusi lah yang harus menanggung biaya polusi. Pajak dan kerangka peraturan harus digunakan untuk mengadili, membuat hal-hal “baik” menjadi murah dan hal-hal “buruk” menjadi sangat mahal.


Tentang ukuran kesejahteraan, GDP adalah alat yang memadai untuk mengukur kesejahteraan sosial dan integritas lingkungan. Banyak kegiatan sosial dan kerusakan lingkungan meningkatkan GDP  seperti eksploitasi bahan bakar fosil dan spekulasi keuangan. Kesejahteraan manusia dan kualitas hidup, dan kesehatan lingkungan harus menjadi tujuan untuk membimbing pembangunan ekonomi. *********

Tidak ada komentar:

Posting Komentar