Pendekatan Blue Print vs Learning Process

Pendekatan cetak biru (blue print) adalah pendekatan yang seragam harus sama yang disusun oleh pihak atas. Sedangkan learning process lahir sebagai upaya untuk memperbaiki pendekatan cetak biru. Pendekatan blue print dilabeli sebagai pendekatan yang “penuh dosa”. Orang  yang menjalankannya pun dicap sebagai pihak yang otoriter.

Antara kedua pendekatan ini dapat dikatakan begitu berbalikan satu sama lain. Pendekatan cetak biru dilakukan biasanya karena pemerintah telah menyusun target pembangunan yang ketat, dimana target setiap unit wilayah juga sudah digariskan. Untuk mencapainya telah disusun pedoman dengan bentuk yang kaku, cara yang sama persis, dan petugas pun telah diberikan pelatihan secara ketat. Pelaksanaan Bimas sampai Insus di Indonesia sering disebut telah menggunakan pendekatan ini. Sering kejadian padi petani dicabutin petugas karena menanam varietas yang berbeda,  belum waktunya, atau menanam dengan teknologi berbeda. Kelebihan cara ini adalah lebih cepat dalam prosesnya.

Sebaliknya, dalam pendekatan process belajar (learning process), komunikasi lebih dua arah, partisipasi berlangsung, dan demokrasi berjalan. Tentu saja hasil kegiatan akan berbeda-beda antar wilayah, dan kecepatan proses pun bervariasi. Namun, pendekatan ini lebih memanusiakan petani.

Perbedaan dua kutub pendekatan antara blue print dengan learning process

	Blue print	Learning process
Asumsi utama	Semua masalah dan tujuan dapat dengan mudah dikenali	Pihak luar tidak akan mampu memahami masalah dengan tepat, sehingga kebutuhan hanya dapat dirumuskan dengan melibatkan partisipan
Kebutuhan rancangan program	Lebih mengutamakan rancangan progam, kualifikasi petugas tidak terlalu penting	Rancangan program tidak ketat sekuennya. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat tumpang tindih.
Kebutuhan kepada peran ekspert	Bergantung kepada tenaga ekspert sebagai perancang program	Masyarakat bekerja bersama-sama ekspert untuk merumuskan rancangan program
Kebutuhan pada teknologi	Teknologi baru merupakan andalan utama	Kebutuhan teknologi tidak mesti menjadi prioritas utama.
Organisasi peserta	Cenderung mengintroduksikan organisasi baru yang sudah “dicetak” dari pusat, bentuknya seragam	Lebih mengutamakan organisasi yang ada dengan melakukan perbaikan di sana-sini.
Kegiatan evaluasi	Evaluasi dilakukan hanya di akhir kegiatan	Evaluasi tengah (mid-project evaluation) sangat penting
Komunikasi yang berjalan	Hanya searah, tidak ada partisipasi, hanya ada sosialisasi dan mobilisasi	Lebih demokratis, komunikasi dua arah, dan partisipasi berjalan baik.

Brinkerhoff dan Ingle (2006) mencoba menggabungkan antara “blueprint” dengan “process”. Pengalaman menunjukkan bahwa dengan menerapakan rencana kerja yang sangat detail dan matang justeru tidak mampu  memberikan hasil yang lebih baik, dan juga tak menjamin keberlangsungannya. Maka disarankan untuk menghindari target yang terlalu ketat (specifying targets) dan lebih fokus pada pemecahan masalah saja. 

Pendekatan blueprint terbukti tidak tepat, dan sering tidak sesuai dengan kondisi lapang. Mereka menyarankan pendekatan proses (the process approach) atau disebut juga pendekatan yang flesibel (flexibility approach). Ini menggabungkan antara model blueprint dengan model yang fleksibel dan iterative learning orientation. Pencampuran ini mampu memberikan dasar pada pelaksanaan dan juga pemberi dana serta birokrasi pemerintah, menghadapi berbagai perubahan yang mungkin dihadapi di lapangan (uncertain and changing task environments). Pendekatan ini pernah dijalankan di Karibia, Portugal, dnd Pakistan; yang dikenal dengan “the structured flexibility approach”  (De Loma-Osorio and Zepeda, 2013).

Pendekatan yang kurang memberi kematangan proses menyebabkan tidak berkembangnya kultur organisasi. Kultur organisasi (organizational culture) adalah “ …. the collective behaviour of people that are part of an organization, it is also formed by the organization values, visions, norms, working language, systems, and symbols, it includes beliefs and habits”. Jika dipaksakan, maka kultur yang lahir lebih pada “kultur pragmatis”, bukan “kultur yang normatif”. Dalam organisasi normatif (normative organization), maka organisasi akan berupaya dengan sekuat tenaga menjalankan organisasi sesuai dengan prosedur (organizational procedures in the correct manner) sesuai dengan norma dan aturan yang telah disepakati. Organisasi petani Indonesia cenderung mengembangkan kultur yang prgmatis (pragmatic culture), dimana organisasi lebih mengutamakan kepuasan pihak-pihak lain (their clients) meskipun sesungguhnya tidak mengikuti aturan dan prosedur yang telah digariskan sebelumnya.********