Kemiskinan Menurut Paham Neoliberal Vs Sosial Demokrat

Pada sebagian kalangan, yang melihat sebagai isu politik, kemiskinan disebabkan karena kebijakan politik yang salah yang melahirkan ketidakadilan sosial dan lemahnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dari banyak teori dan pendekatan dalam memahami kemiskinan, ada dua paradigma atau teori besar (grand theory) mengenai kemiskinan, yaitu paradigma neo-liberal dan sosial demokrat (Suharto, 2005).

Kaum neoliberal lebih pro pasar, sementara sosial demokrat tidak. Menurut kaum sosial demokrat yang berbasiskan analisis Karl Marx dan Frederick Engels: “a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation…a society is just when people’s needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated” (Christine et al., 1998). Sistem pasar tak akan mensejahterakan semua orang. Pasar bebas hanya akan menghasilkan kemiskinan dan eksploitasi.

Mereka memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individual, melainkan struktural. Kemiskinan disebabkan ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan. Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, namun kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih manusiawi.

Pendukung sosial demokrat berpendapat bahwa kesetaraan merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikian, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekadar bebas dari pengaruh luar; melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (choices). Dengan kata lain, kebebasan berarti memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara mestinya harus berperan dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Kemiskinan menurut paham neoliberal dan sosial demokrat

Neoliberal	Sosial demokrat
Penyebab kemiskinan adalah persoalan individual,  yaitu kelemahan-kelemahan pribadi atau karena pilihan-pilihan individu yang bersangkutan.	Penyebabnya struktural, yaitu ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan.
Pro pendekatan pasar.	Pasar bebas hanya akan menghasilkan kemiskinan dan eksploitasi.
Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.	Kapitalisme perlu dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih manusiawi. Pasar bebas tetap menjadi pilihan.
Secara langsung, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat “residual” atau  sementara. Negara hanya turun tangan apabila keluarga, kelompok-kelompok swadaya, atau lembaga-lembaga keagamaan tidak mampu lagi menangani.	Program harus bersifat institusional (melembaga), misalnya berupa program jaminan sosial, tunjangan pendapatan, atau dana pensiun.
Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) merupakan hasil dari pandangan ini. Strategi penanganan kemiskinan yang melembaga merupakan tindakan yang tidak ekonomis dan menyebabkan ketergantungan yang tidak berujung.	Pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun akan dapat meningkatkan kebebasan karena dapat menyediakan penghasilan dasar, sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

******