Ekonomi Kerakyatan versus Neoliberalisme

Menurut Revrisond Baswir, ekonomi kerakyatan adalah antitesis dari neoliberalisme. Ekonomi neoliberalisme dasarnya adalah individualisme, sementara ekonomi kerakyatan lebih kepada kemakmuran bersama [1]. Jika berdasar jumlah, 80 persen pelaku ekonomi Indonesia saat ini berada di sektor informal, yang hakekatnya dijalankan rakyat kecil.

Ekonomi kerakyatan bukan sekadar ekonomi pro-rakyat, tetapi juga harus berfungsi sebagai gerakan politik yang bertujuan untuk memerdekakan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal [2].

Lebih jauh, Mubyarto [3] menyebutkan ekonomi   kerakyatan   sangat   berbeda   dari   neoliberalisme .   Neoliberalisme,   sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun di atas tiga prinsip   sebagai   berikut:   (1)   tujuan   utama   ekonomi   neoliberal   adalah   pengembangan kebebasan  individu  untuk  bersaing  secara  bebas-sempurna  di  pasar;  (2)  kepemilikan  pribadi terhadap  faktor-faktor  produksi  diakui;  dan  (3)  pembentukan  harga  pasar  bukanlah  sesuatu yang  alami,  melainkan  hasil  dari  penertiban  pasar  yang  dilakukan  oleh  negara  melalui penerbitan undang-undang. Peranan  negara  dalam  neoliberalisme  dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar.

Sedangkan  ekonomi  kerakyatan,  sebagaimana  dikemukakan  dalam  Pasal  33  UUD  1945, adalah  sebuah  sistem  perekonomian  yang  ditujukan  untuk  mewujudkan  kedaulatan  rakyat dalam  bidang  ekonomi.  Tiga  prinsip  dasar  ekonomi  kerakyatan  adalah: perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  azas  kekeluargaan, cabang- cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai  oleh  negara, serta bumi,  air,  dan  segala  kekayaan  yang  terkandung  didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut adalah perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia berdasarkan periode waktu:

 

Perbedaan ekonomi (kapitalisme liberal) dengan ekonomi kerakyatan (menurut penganut ekonomi kerakyatan)

Ekonomi (kapitalisme liberal)	Ekonomi kerakyatan
Dalam bahasa koran sering disebut dengan istilah “ekonomi Barat”, atau “ekonomi neoklasik” untuk sebutan ilmiahnya.	Disebut juga dengan “ekonomi rakyat” atau “ekonomi Pancasila”
Memahami manusia sebagai ”homo ekonomikus”, bukan sebagai ”homo moralis” atau ”homo socius”.	Memahami manusia sekaligus sebagai ”homo ekonomikus”, juga ”homo moralis” dan”homo socius”.
Bagus untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan nasional.	Bagus untuk mencapai pemerataan dan mewujudkan keadilan sosial.
Diajarkan sebagai ilmu yang super spesialistik dan matematik, sehingga sifatnya sebagai ilmu sosial menjadi hilang. Terlalu berlebihan dalam menggunakan matematika, dan seolah lupa bahwa ia adalah ilmu sosial.	Tidak memisahkan masalah ekonomi dari politik dan budaya. Indonesia yang memiliki karakter sosiobudaya yang unik membutuhkan ilmu eknomi yang sesuai.
Cirinya adalah kuatnya peran modal dan akumulasi modal, sehingga semakin besar semakin kuat. Sangat kapitalistik. Pelaku kecil akan tersingkir.	Adalah suatu bentuk ekonomi yang pelakunya adalah masyarakat banyak yang lemah, bukan sebagai tenaga kerja, tapi sebagai pemilik. Mengandalkan sumber daya ekonomi setempat, dan nilai tambahnya pun kembali kepada masyarakat setempat tersebut.
Kurang demokratis, hanya yang kuat yang akan menang. Semakin besar modal semakin efisien, sehingga semakin terdorong berkembang.	Lebih demokratis, lebih induktif, disesuaikan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia. Memiliki kandungan kemandirian, kemerataan, dan keswadayaan di dalamnya.
Ada banyak ahlinya, yakni dari Mazhab Austria dengan tokohnya Carl Menger, Friedrich von Weiser, dan Eugen Von Bohm Bawerk; Mazhab Lausanne yaitu Leon Warlas dan Vilfredo Pareto, dan Madzab Cambridge dengan tokohnya Alfred Marshall.	Tokohnya terbatas, yakni Bung Hatta, Prof. Mubyarto, Presiden Sukarno, dan Prof. Sri Edi Swasono.

---

[1] Revrisond Baswir: Ekonomi Kerakyatan Harus Dijalankan Secara Benar. Detail. 28 Mei 2009. https://feb.ugm.ac.id/

[2] Revrisond Baswir. 2016. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Dan, Revrisond Baswir. 1997. Agenda ekonomi kerakyatan. Pustaka Pelajar (Firm), Institute of Development and Economic Analysis, Yogyakarta.

[3] Mubyarto. 2000. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE.

*******

(Bagian dari Buku: Syahyuti. 2024. Kesejajaran dan inklusifitas EKONOMI KERAKYATAN, EKONOMI PANCASILA, dan EKONOMI SYARIAH: sebuah catatan pengantar (draft 29 Agus 2024)

https://syahyutiekonomipancasila.blogspot.com/2024/09/

Kesejajaran: Ekonomi Kerakyatan versus Ekonomi Pancasila

 

Ekonomi Kerakyatan (EK) dan Ekonomi Pancasila (EP) memiliki kesejajaran yang kuat. Ada setidaknya enam  posisi head to head jika kedua konsep ini diadu. Entah mana yang benar.

1.     Sebagian orang menyebut keduanya sama dan sejajar belaka. EK hanya kata lain dari EP, dan sebaliknya.  Ini mungkin pendapat dari orang-orang yang malas belajar dan malas membaca.

2.     Sebagian berpendapat bahwa EK adalah semangat nya, sedangkan ekonomi Pancasila metodenya.

3.     EK adalah akarnya EP. EK lebih mendasar, karena nilai-nilai nya lah yang membentuk EP sebagai ilmu. EK juga yang menjadi dasar metode apa dan indikator apa untuk untuk menilai keberhasilan EP.

4.     EK hanya sebagai subsistem nya EP. Artinya, EK adalah bagian dari EP. EP lebih besar. Jika sudah menjalan EP, maka EK akan tercapai dengan sendirinya.

5.     EK lapangan bolanya (lokus), sedangkan EP aturan bermain bolanya. Untuk menggerakan ekoonomi yang sebagian besar pelakunya adalah rakyat, maka dibutuhkan strategi EP.

6.     EK adalah titik tolak dan tujuan yang mau dicapai, EP adalah cara mencapainya.

 

Posisi yang mungkin bisa diambil adalah sebagai saling mendukung, sebagai dua entitas dalam satu paket yang saling melengkapi. Namun, keduanya berbeda namun satu.

Ini bisa dirujuk ke tahun 1945, ketika gagasan awal ekonomi kerakyatan disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam pidato itu, Soekarno melandasi ekonomi kerakyatan dengan asas Pancasila. Lalu, pada tahun 1980, ekonomi kerakyatan di Indonesia dikonsepkan menjadi ekonomi pancasila. Alasannya adalah adanya perkembangan nilai dan ilmu ekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial ekonomi di Indonesia [1].

Maka, sistem EP dan sistem EK adalah dua kerangka kerja ekonomi, yang satu paket. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam implementasi, mereka memiliki keterkaitan yang erat karena tujuan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi. Landasan nilai, tujuan, prinsip ekonomi, dan peran negara adalah elemen-elemen yang menghubungkan keduanya.

“Dalam sistem ekonomi Pancasila, ekonomi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” [2].

---

[1] D. Damanik et al. 2021. Karim, Abdul, ed. Sistem Ekonomi Indonesia (PDF). Yayasan Kita Menulis. hlm. 37. ISBN 978-623-342-072-3.

[2] Sistem Ekonomi Pancasila. 22 October 2019. https://dek.feb.ugm.ac.id/2019/10/22/sistem-ekonomi-pancasila/

******

(Bagian dari Buku: Syahyuti. 2024. Kesejajaran dan inklusifitas EKONOMI KERAKYATAN, EKONOMI PANCASILA, dan EKONOMI SYARIAH: sebuah catatan pengantar (draft 29 Agus 2024)

https://syahyutiekonomipancasila.blogspot.com/2024/09/

“Ekonomi Kerakyatan” dan “Ekonomi Pancasila

 

“Ekonomi Kerakyatan” (EK) dan “Ekonomi Pancasila” (EP) dapat disebut sebagai dua konsep sistem ekonomi yang asli Indonesia. Meskipun di luar sana ada “people economy”, tapi ia tumbuh dan berkembang sendiri, tanpa ada dialog dengan perkembangan diskursus “ekonomi kerakyatan”. Jadi, mekipun jika diterjemahkan “people economy” adalah “ekonomi kerakyatan”, tapi ini dua makhluk yang berbeda. 

Diskursus yang sudah hampir satu abad ini, jika dihitung sejak 1930, masih sebatas konsep. Sering diomongkan para ahli, tapi belum dipraktekkan, setidaknya dalam bentuk formal. Regulasi yang menyebut ini dengan hampir tidak ada, demikian pula dalam bentuk program.

Namun sesungguhnya, praktek EK dan EP di masyarakat sudah ada sejak lama. Seorang akademisi pada acara diskusi di BPIP menyatakan bahwa: “praktek ekonomi pancasila telah ada di masyarakat nusantara”. Demikian pula, riset saya di Sumatera Barat tahun 2022 menemukan bahwa dulu ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila telah dipraktekkan. Ini terlihat dari tata aturan adat dan praktek agraria pada masyarakat adat Minangkabau.

Tabel berikut menunjukkan betapa banyak yang sudah diupayakan untuk pengembangan konsep EK dan EP ini. Sudah hampir 100 tahun, jika dihitung semenjak tahun 1930.

 

Perkembangan pemikiran dan aksi tentang Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Pancasila

EKONOMI KERAKYATAN (EK)	EKONOMI PANCASILA (EP)
Agustus 1930 – Bung Karno dalam pembelaan di Landraad Bandung menulis nasib ekonomi rakyat: “Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan” (Indonesia Menggugat (1930, hal 31) 1931 - Bung Hatta dalam Daulat Rakyat menulis artikel berjudul “Ekonomi Rakyat dalam Bahaya
1945 - Gagasan awal ekonomi kerakyatan disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Soekarno melandasi ekonomi kerakyatan dengan asas Pancasila	1945 –Pasal 33 UUD 1945 menetapkan dasar-dasar ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada semangat kolektivisme dan kesejahteraan sosial.
	1965. Konsep EP pertama ditawarkan Emil Salim yakni “Ekonomi sosialise Pancasila”. Intinya adalah pentingnya peran pemerintah. Awal Orde Baru, menerapkan ekonomi kolonial neo klasik dan neoliberal. Berlangsung situasi: “Fobia pada Pancasila, menjadi menakutkan. EP hanya verbal dan ritual normatif saja” [1].
	30 Juni 1966 – “Ekonomi sosialisme Pancasila”, yakni pentingnya peran kendali pemerintah (pertama disampaikan Prof Emil Salim  di Harian Kompas) 1966 – Emil Salim dalam seminar Komite Aksi Mahasiswa Indonesia. Emil Salim pertama kali mengusulkan gagasan tentang sistem ekonomi Pancasila 1967 - Dr. Emil Salim: Ekonomi Pancasila adalah  “sebuah sistem ekonomi pasar untuk tetap menjunjung tinggi peranan rakyat melalui pemerintah dan menciptakan sebuah ekonomi pasar yang terkendali guna menggantikan perekonomian colonial….”  Oktober 1977 – M Hatta dalam Seminar penjabaran Pasal 33. “Politik ekonomi untuk mewujudkan sistem ekonomi sosialis Pancasila”
	Tahun 1979: Prof Mubyarto: “Ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu pada Ekonomi Pancasila” 19 Mei– Saat pengukuhannya, Prof Edi S. (atau Emil Salim) menyampaikan: “Indonesai masih jauh dari sistem sosialisme Pancasila” Emil Salim kembali membahas dan memperjelas konsep sistem ekonomi Pancasila dalam berbagai forum akademis, misalnya di majalah Prisma dan Kompas. Katanya: “EP adalah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali” (Rahadjo, 2004) Presiden Suharto di sidang MPR: mengesahkan EP sebagai sistem perekonomian Indonesia
1980 – Konsep Sarbini tentang EK	Tahun 1980-1981 - paling ramai dialog nasional tentang EP, melihat gap, ide, dan juga praktek EP. Melibatkan Emil Salin, Mubyarto, Dawam Raharjo, Arif Budiman, M.Sadli, Fachri Ali, Sunario. Walujo,  Frans Seda, Syahrir, Kwik Kian Gie, dan Sri Edi Swasono. 1980. Mubyarto. SEP adalah pilar-pilar motif ekonomi, moral, sosial. Egaliter, nasionalisme ekonomi. September 1980. Emil Salim seminar EP pada dies natalis UGM
	Tahun 1981: Presiden Suharto di depan sidang MPR. “Agar Ekonomi Pancasila berakar dari bumi sendiri”. (menolak ide sosialisme dalam Pancasila) Prof Edi Swasono: “Ekonomi Pancasila adalah pandangan filsafati di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi diterimanya Pancasila ….” Terbit buku “Ekonomi Pancasila” (Penerbit:  Fakultas Ekonomi, UGM) Suharto di depan DPR menyinggung dan menerima EP agar berakar dari bumi sendiri. Artinya, menolak ide sosilis dalam Pancasila 1981 - Mubyarto dan Boediono. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: BPFE
1982. Sumarkoco Sudiro dan Faymond Toruan. Mencari Bentuk Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia dan Redaksi Kompas	1982. Mubyarto: “Mora Ekonomi Pancasila”, Jakarta, Yayasan Idayu
1987. Mubyarto. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. Jakarta: LP3ES 1996. Frida Rustiani. Pengembangan Ekonomi Rakyat Dalam Globalisasi. Jakarta: Akatiga-Yapika	1990 - Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan seminar yang menghasilkan gagasan baru tentang “Ekonomi Pancasila” sebagai teori sistem ekonomi nasional 1993 – Stadium generale kuliah Ekonomi Pancasila bagi mahasiswa UGM oleh Prof Mubyarto
1997. Buku Revrisond Baswir “Agenda Ekonomi Kerakyatan” 1997. Revrisond Baswir. Agenda ekonomi kerakyatan. Pustaka Pelajar (Firm), Institute of Development and Economic Analysis (Yogyakarta, Indonesia 1998 - Istilah “ekonomi kerakyatan” secara resmi dicantumkan dalam Ketetapan MPR yaitu Tap Ekonomi Kerakyatan No. XVI tahun 1998	1997 – Prof Mubyarto: Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ideal yang di dalamnya terkandung semangat usaha bersama antar pelaku ekonomi” 1997 – Presiden Suharto pada sidang MPR mengesahkan EP sebagai sistem perekonomian dunia
1998. Gunawan Sumodiningrat. Membangun Perekonomian Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1999. Mubyarto. Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Aditya Media	1997.  Mubyarto: Ekonomi Pancasila : Lintasan Lintasan Pemikiran Mubyarto. Yogyakarta: Aditya Media. 1998. Mubyarto: “Kembali Ke Ekonomi Pancasila: Pemerataan Pembangunan dan Penangulangan Kemiskinan.  Yogyak arta, Aditya Media.
2000 – Buku Mubyarto “Membangun Sistem Ekonomi”. Yogyakarta: BPFE. 2000 - Istilah Ekonomi Rakyat masuk pada berbagai produk hukum dan kebijakan, misalnya dalam UU No. 25/2000 tentang Propenas (Mubyarto, 2002) 2001 - Buku Soeharto Prawirokusumo “Ekonomi Rakyat”. Yogyakarta: BPF 2001 – Buku “Ekonomi kerakyatan dalam kancah globalisasi” oleh Noer Soetrisno. 2002 - Berdirinya Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) di UGM.	2002. Mubyarto dan Daniel W. Bromley. A Deuelopment Alternative for Indonesia. Yogyakarta, UGM Press. 2002 - di UGM berdiri Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP), lalu 2006 berubah menjadi Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK). 2003. Mubyarto: :Ekonani Pancasila : Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila. Yogyakatta, BPFE 2005 - Prof Mubyarto: Ekonomi Pancasila adalah “model” yang besifat multidisplin dan transdidipliner. 2005 - Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Pancasila (KEEP) di UGM
2004 - Buku “Politik Ekonomi Kerakyatan” (Sarbini Sumawinata) 2009 - Revrisond Baswir: Ekonomi Kerakyatan Harus Dijalankan Secara Benar	2006. Berdirinya Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) di UGM.
2016. Revrisond Baswir. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar	2016 - Buku Nugroho “Teori dan Sistem Orde Ekonomi” 2017 - Buku “Sistem Ekonomi Pancasila (Edisi Kedua)” (Subiakto Tjakrawerdaja et al.).
2020 - Buku “Ekonomi Kerakyatan” (Erman Munzir dan M.	2020 - Arif Budimanta, buku “Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran” (2020) 2020 – Buku Didin S Damanhuri dan Ahmad Erani Yustika: “Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi”
2022 - Buku “Manifesto ekonomi kerakyatan” (oleh Revrisond Baswir, Pustaka Pelajar Yogyakarta). 2022 – Buku “Eksistensi Ekonomi Kerakyatan di Indonesia” (disusun para dosen pendidikan ekonomi)	2022 - Ekonomi Pancasila merupakan “Sistem Ekonomi Pancasila dapat diartikan sebagai suatu tatanan hubungan antara negara dan warga negara serta antarwarga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan melalui kebijakan yang sejalan dengan nilai dan prinsip Pancasila”(BPIP, 2022)
2023 - Buku “Ekonomi Kerakyatan dalam Diskusi Dua Generasi (penulis: Erman Munzir dan M. Azis Syamsuddin. Buku Digital terbitan DPR RI). 2024 – Buku “Ekonomi Kerakyatan: Beradaptasi dalam Kekinian” (Wahjoedi)	2022. Buku “Sistem Ekonomi Pancasila (Edisi Keempat)” (Lestari Agusalim). 19 Okt 2022 - seminar Nilai-Nilai Ekonomi Pancasila dan Kesejahteraan

 

*****

---

[1] Riza Orimahendra, St. Tri guntur Narwaya, FX Sugiyanto. 2023. Buku Sistem Ekonomi Pancasila: Melacak jejak dan Strategi Implementasi. Penerbit: Empatdua Media.

 

(Bagian dari Buku: Syahyuti. 2024. Kesejajaran dan inklusifitas EKONOMI KERAKYATAN, EKONOMI PANCASILA, dan EKONOMI SYARIAH: sebuah catatan pengantar (draft 29 Agus 2024)

https://syahyutiekonomipancasila.blogspot.com/2024/09/